Badung–Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) merespons tegas aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha serta UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperjelas pembagian tugas agar tidak membebani dunia usaha.
"Dan Badan Karantina, jangan dua-duanya satu tumpang tindih merepotkan pengusaha atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Mungkin bisa dijelaskan karena tugasnya lain-lain, mungkin dari Barantin bisa disampaikan," ujar Titiek Soeharto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Selain masalah perizinan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menaruh perhatian besar pada optimalisasi nilai tambah komoditas rumput laut di Bali. Saat meninjau pameran dan olahan produk, Titiek menyayangkan rantai produksi rumput laut nasional yang masih didominasi ekspor bahan ekstrak mentah, sementara produk turunannya seperti pupuk organik cair justru harus kembali diimpor.
"Kita tuh di Indonesia begitu banyak seaweed rumput laut bisa tumbuh di segala perairan. Ini bisa menghasilkan biang seaweed ekstrak diekspor ke India, dari India kemudian diolah lagi jadilah pupuk cair organik. Kenapa hanya biangnya aja yang diekspor ke India? Maksudnya kita diolah di sini, pupuknya ini udah jadi baru diekspor. Nanti mudah-mudahan dari kementerian bisa mengusahakan," ungkap Titiek.
Titiek menegaskan bahwa pengolahan rumput laut hingga menjadi produk akhir (end product) di dalam negeri sangat sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri.
"Pak Presiden juga maunya hilirisasi, semuanya ada di sini. Kalau kita mau ekspor, ekspor yang barang udah end product aja. Tapi sanggup di sini? Kalau begini sanggup ya, homemade-nya dari sini Bali semua. Mudah-mudahan bisa semuanya dikerjakan di Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Titiek mendorong KKP untuk lebih kreatif mengolah hasil laut menjadi produk siap saji, seperti gyoza tuna dan bandeng tanpa duri, agar disukai anak-anak guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sisi lain, ia juga menyampaikan aspirasi nelayan terkait kemudahan akses pemilikan kapal dengan sistem transparan seperti halnya dealer kendaraan.
