Pemerintah Indonesia berupaya mengadang rencana parlemen Amerika Serikat (AS) yang akan menghapuskan (delisting) rumput laut dari daftar pangan organik di Negeri Paman Sam itu.
Salah satu strategi yang diusung Indonesia adalah mendatangi sidang pembahasan yang akan digelar pada 28 Oktober 2016.
Dody Edward, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyatakan, sebelum sidang pembahasan delisting rumput laut digelar, Indonesia akan mengikuti perkembangan di Amerika.
"Saat ini kami akan membahas secara bilateral antar kedua negara," katanya kepada Kontan, pekan lalu.
Meski mengupayakan jalur diplomasi bilateral, pemerintah telah siap untuk menggelar lobi lanjutan. Tujuannya adalah menepis hasil penelitian Amerika soal rumput laut.
Safari Azis, Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan telah diajak berkomunikasi dengan Kemdag untuk menyiapkan berkas berisi sejarah, perkembangan industri, serta potensi rumput laut yang bakal dipaparkan dalam sidang pembahasan soal rumput laut di AS. "Persiapannya saat ini sudah mencapai 50 persen," katanya.
-Menggandeng China-
Selain diplomasi bilateral, dia mengaku akan menempuh upaya lobi multilateral. Upaya pertama adalah akan menyatukan pandangan dengan pemerintah China yang notabene saat ini juga jadi eksportir rumput laut olahan utama ke AS.
Indonesia melakukan pertemuan dengan delegasi China dalam forum ASEAN Seaweed Industry Club (ASIC).
Meski memiliki sejumlah opsi untuk melobi AS, tapi Azis berharap pemerintah bisa membuat AS berubah pikiran, sebelum sidang pembahasan digelar Oktober 2016.
Wacana delisting rumput laut itu muncul setelah keluar petisi Joanne K Tobacman, MD (Tobacman) dari University of Illinois, Chicago, pada Juni 2008. Isinya melarang penggunaan karagenan dari rumput laut untuk makanan karena diduga bisa memicu penyakit kanker.
Terlepas dari masalah yang dihadapi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan Indonesia di pasar ekspor. Pemerintah pun terus memperluas wilayah budidaya rumput laut dan meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Salah satu lokasi yang akan dijadikan tempat percontohan budidaya rumput laut adalah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan telah mengalokasikan kebun bibit rumput laut seluas 2,5 hektare (ha). Selain itu ada areal percontohan budidaya rumput laut seluas 58 ha, yang sedang dibangun dan dikelola oleh 20 kelompok pembudidaya.
"Kami mendukung budidaya rumput laut dengan bibit unggul kultur jaringan yang terbukti tumbuh lebih cepat dan menurunkan kadar carrageenan," katanya, Minggu (21/8).
Asal tahu saja, potensi budidaya rumput laut di Kabupaten Natuna mencapai 4.757,5 ha, yang terpakai baru sekitar 56 ha atau 0,01 persen.
Menurut Slamet, bila lahan disana dimanfaatkan secara optimal, maka hasil produksinya bisa mencapai 150.000 ton basah atau 22.000 ton kering per tahun atau nilainya setara Rp 176 miliar. KKP bekerjasama dengan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk menyerap hasil produksi rumput laut ini.
